Salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah dengan memberikan dana desa. Diharapkan desa lebih berdaya. Dan secara tidak langsung, hal ini bisa meningkatkan ekonomi di setiap desa.

Lebih dari itu, program ini juga diharapkan membuat optimisme wong deso semakin tinggi. Desa tidak selalu menjadi tempat di mana orang-orang berkumpul hanya di hari raya lantaran kebanyakan orang desa migrasi ke kota.

Dengan dana desa, setidaknya ada dua persoalan yang diselesaikan. Pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Pasalnya, dana desa ini bersifat pada karya. Artinya, pembangunan dilakukan oleh pihak desa dengan orang-orang desa tersebut sebagai pekerjanya.

Yang kedua, dengan adanya pembangunan desa, maka kegiatan ekonomi semakin baik. Pendapatan setiap kelapa rumah tangga di desa meningkat.

Selama ini, desa memang sudah merasakan sendiri bantuan yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Hampir setiap desa mendapatkan dana 1 M. Tentu angkanya berbeda-beda.

Namun, angka tersebut kemungkinan besar semakin tinggi. Pasalnya, hampir sepertiga dari RAPBN 2019 di transfer ke daerah. Berapa nilainya? Sangat fantastis, yaitu sekitar Rp 73 T.

Memang banyak sekali yang kurang setuju dengan kebijakan ini. Akan tetapi, pemerintah sekarang memang fokus untuk membangun daerah-daerah pinggir seperti desa dan juga pulau terluar. Tujuannya agar memberi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan hanya mereka yang ada di daerah perkotaan.

Tentu ada alasan mengapa beberapa orang kurang setuju. Dana yang tidak sedikit tersebut memang tidak bisa memberikan imbas secara signifikan untuk negara. Karena memang dana tersebut ditujukan untuk pembangunan desa dan imbasnya untuk warga desa.

Peningkatan ekonomi di desa yang mungkin tidak dirasakan dalam skala nasional tapi bisa menumbuhkan ekonomi pedesaan.

Alasan yang kedua adalah banyaknya penyelewengan. Terbukti banyak sekali kepala desa yang tersandung kasus korupsi dana desa. Ini juga menjadi catatan tersendiri.

Akan tetapi, kasus seperti itu tidak lantas membuat program dana desa yang niatnya baik ini dihentikan. Dana desa tetap dilanjutkan. Pelaksanaannya yang diperbarui dan dipantai lebih ketat lagi sehingga tidak ada penyelewengan lain.

Apalagi ketika jumlah dana desa tahun 2019 semakin tinggi. Risiko penyelewengan dana semakin tinggi. Dan ini menjadi PR pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, masalahnya adalah penyimpangan dana desa. Akan tetapi, ada beberapa list masalah yang tak kalah penting, yaitu penggunaan yang tidak tepat guna.

Ini menjadi problem serius. Kultur harus dirubah. Desa harus proaktif. Hal ini disebabkan desa lah yang mengerti apa yang dibutuhkan. Musyawarah di desa harus dilakukan.

Dalam hal ini, kepala desa harus memiliki visi ke depan. Dana desa harus digunakan untuk kepentingan desa, bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Itulah mengapa sekarang ini kepala desa sudah memiliki prioritas.

Ada yang memprioritaskan pada persawahan. Irigasi diperbaiki. Jalan menuju ke perkebunan dan persawahan diperlebar agar akses pengambilan hasil panen lebih cepat dan lebih murah.

Ada juga kepala desa yang mencanangkan desa wisata. Karena ada potensi wisata, infrastruktur jalan diperbaiki dengan harapan banyak wisatawan yang datang. Imbasnya tentu pada peningkatan perekonomian desa. Ini seperti yang dilakukan oleh beberapa desa di Bandung yang sudah banyak sekali desa wisata.

Setiap kebijakan masih ada masalah. Namun, ketika ada masalah, tidak selalu solusinya adalah menghapuskan kebijakan tersebut. Evalusi harus dilakukan agar kebijakan bisa memberikan dampak seperti yang diinginkan. (sumber : berdesa.com)