Bupati Bangli I Made Gianyar menegaskan bahwa diperiode kedua jabatannya masih konsisten dengan pembangunan Bangli melalui desa maupun kelurahan. Menurutnya ibarat filosofi menanam pohon, agar bisa tumbuh subur dan besar akarnya harus dirawat dengan baik. Begitu juga jika dengan membangun Bangli, jika ingin Kabupaten Bangli berkembang dengan baik, maka terlebih dahulu desa-desa maupun kelurahan di Bangli harus dimajukan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Bupati Made Gianyar saat melasanakan peletakan batu pertama pembangunan wantilan Desa Pakraman Tingkad Batu, Desa Jehem, Tembuku, Selasa (29/8).

Untuk mempercepat laju pembangunan di Bangli, lanjut Bupati Made Gianyar menyampaikan, dari periode pertama dirinya menjabat sebagai Bupati, hotmix masuk desa merupakan program preoritas yang menjadi fokus pembangunan. Hingga periode kedua ini sebagian besar jalan di Bangli yang menghubungkan desa bahkan banjar sudah terhotmix dan target di tahun 2018 mendatang seluruh jalan di Bangli sudah tuntas terhotmix. Jelas Bupati Made Gianyar dengan bekerja dengan serius, dirinya ingin menghilangkan citra buruk kalau dijabatan kedua bupati tidak bekerja dengan baik. Sambung Bupati Made Gianyar, dari awal pihaknya berkomitmen membangun Bangli dari desa dengan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang besar kedesa. Menurutnya saat ini ADD yang masuk ke desa sudah mencapai Rp 75 Miliar yang kalo dirata ratakan setiap desa mendapat ADD sebanyak Rp 1,1 Miliar, berikutnya di tahun 2018 akan meningkat lagi menjadi RP100 Miliar, jika di rata-ratakan setiap desa mendapatkan 1,4 Miliar.

Tentunya dalam pengalokasian akan menyesuaikan luas wilayah, jumlah penduduk dan lainnya sesuai ketentuan. Selain itu juga program Gerbangdesigot dari jumlah bantuan yang sebelumya hanya RP 100 Juta sekarang meningkat menjadi Rp 1 Miliar untuk satu desa, serta program Gerbang Gita Santi (GGS) dimana masyarakat bisa mengakses bantuan dengan nilai kegiatan maksimal mencapai Rp 200 juta. Lebih dalam Bupati Made Gianyar menjelaskan, banyak hal yang sudah bisa diselesaikan melalui anggaranADD. Seperti jalan usaha tani, rambat beton dan beberapa pura di Bangli juga sudah bisa diperbaiki dengan menggunakan dana ADD. Menurutnya, ADD jauh lebih mudah dikelola tidak seperti pemanfaatan Dana Desa yang harus mengikuti peraturan dari pusat melalui Peraturan menteri Desa (Permendes). “Kalau ADD mengikuti Perbup yang dibuat lebih preksibel dan terus berubah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Bahkan sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan adat, agama dan budaya seperti membangun pura, ngaben massal termasuk untuk membangun wantilan”jelasnya.

Khusus untuk program GGS lanjut Bupati Gianyar menjelaskan, dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang GGS akan sedikit dirubah. Dalam Perbup GGS nanti akan ditentukan kegiatan maksimal dan minimal dalam program ini. Dimana batasan minimal kegiatan yang bisa didanai melalui GGS ini tidak boleh dibawah Rp 100 juta sedangkan batasan maksimalnya mencapai angka Rp 1 Miliar. “Kita ingin untuk kegiatan GGS kedepan tidak ada dibawah 100 juta. Karena antara kegiatan yang nominalnya Rp 100 juta atau Rp 10 juta keruetan administrasinya sama, ketas yang dihabiskan pun sama. Jadi kalau ada kegiatan dibawah Rp 100 juta lebih baik dianggarkan melalui desa”terangnya, sembari menambahkan, suatu ketika dirinya berkunjung ke desa, program GGS tidak meninggalkan bangunan-bangunan kumuh. "Saya ingin GGS selalu menjadi kenangan masyarakat”harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangli I Dewa Bagus Riana Putra mengatakan, tahun ini program Gerbang Gita Santi (GGS) masih sama seperti tahun sebelumnya. Hanya saja substansi isi Peraturan Bupati (Perbup)nya sedikit direvisi sehingga bisa diakses desa dan kelurahan. Kalau di kelurahan filosofi anggaranya dalam bentuk hibah, sedangkan di desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang masuk melalui rekening desa. Perbupnya hampir sama, dimana jalan desa, jalan usaha tani, sarana prasarana air bersih, sarana olah raga sampai dengan pemberdayaan masyarakat bisa didanai melalui program ini. Namun esensi dari GGS ini tetap harus ada swadaya dari masyarakat. Sedangkan untuk pengajuan program ini masih sama seperti sebelumnya harus melalui proposal yang ditujukan kepada Bupati yang diketahui oleh desa. “Artinya dengan adanya proposal ini, ada cerita dan keinginan dari bawah untuk memohonkan kegiatan kepada Bupati. Karena alat ukur dari BKK adalah proposal”ujarnya Namun ditambahkannya, untuk saat ini angka masimal yang bisa diakses melalui program GGS mencapai Rp 200 juta. Namun kedepan direncanakan ada batasan minimal dan maksimal yang lebih besar dalam program GGS ini, sehingga bantuan all out bisa diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tahun ini anggaran GGS mencapai 22 Miliar. “Melaui program GGS kita ingin mensinergikan program pusat sampai kedesa. Ini merupakan langkah bagus karena esensi dari program ini adalah untuk membangkitkan swadaya masyarakat serta memfilter semua kegiatan di masyarakat melalui desa”pungkasnya.